Scroll Untuk Lihat artikel
Example 360x320
Example floating
Example floating
Example 728x250
Uncategorized

Angka Kemiskinan di Ketapang Tercatat 9,25 Persen

1486
×

Angka Kemiskinan di Ketapang Tercatat 9,25 Persen

Sebarkan artikel ini
Drs. Maryadi Asmuie, MM membuka Konsultasi Publik Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2024-2026 di Hotel Grand Zuri.

METROKALBAR, Ketapang -Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat melaporkan angka kemiskinan di daerah itu pada tahun 2023 mencapai 9,25 persen atau hanya turun 0,14 persen dibandingkan tahun 2022.

Hal itu diungkapkan oleh Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Drs. Maryadi Asmuie, MM saat membuka Konsultasi Publik Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2024-2026, pada Kamis (30/11/2023) bertempat di Hotel Grand Zuri Ketapang.

Dalam membacakan sambutan tertulis Wakil Bupati Ketapang, Maryadi Asmuie berharap seluruh elemen baik perangkat daerah, sektor non pemerintah dan swasta serta masyarakat Kabupaten Ketapang dapat memberikan masukan sebagai langkah efektif dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan.

“Konsultasi publik ini sangat penting untuk dilaksanakan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program khusus percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

Lebih lanjut Maryadi memaparkan, bahwa data persentase penduduk miskin di Ketapang tahun 2023 itu, baru saja dipublikasikan oleh BPS dimana angka kemiskinan di Kabupaten Ketapang berada diangka 9,25%, artinya angka kemiskinan di Ketapang hanya turun sebesar 0,14% dari tahun 2022 yang berada diangka 9.39.

“Jika dilihat posisi relative tingkat kemiskinan Kabupaten Ketapang berada pada posisi ke tiga termiskin setelah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak,” jelasnya.

Penurunan angka kemiskinan yang cukup lambat menurut Staff Ahli, merupakan cermin untuk segera membenahi diri, namun tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan yang lain hal itu mustahil tercapai.

“Untuk itu kami sangat mengharapkan saran, masukan, dukungan dan komitmen dari segenap pihak untuk bersama-sama merumuskan strategi percepatan penanggulan kemiskinan di Kabupaten Ketapang,” harapnya.

“Oleh karena itu, Saya mengingatkan pentingnya kerjasama antara sektor non formal, pihak swasta dan masyarakat dengan pemerintah, terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi rencana kerja diperangkat daerah agar terjalin kerjsama yang harmonis sehingga kita bisa bersama-sama mengurangi jumlah warga miskin di Kabupaten Ketapang,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kaban Bappeda Ketapang, Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Kelautan dan perikanan,” Ketua Baznas, undangan dan lainnya.

Example 360x320
google.com, pub-2837929621927465, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Example 120x600
https://metrokalbar.com/wp-content/uploads/2023/07/image-5.png