Evaluasi 1 Tahun Jejak Persoalan Proyek Dinas PUTR Ketapang, Dari Jalan dan Jembatan hingga Drainase
METROKALBAR, Ketapang – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang kian menuai sorotan tajam publik. Dari Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, hingga Cipta Karya, sederet proyek infrastruktur meninggalkan jejak persoalan serius.
Drainase tak berfungsi, jalan vital mangkrak, serta proyek yang dinilai sarat kepentingan elite politik membentuk potret buram tata kelola pembangunan daerah.
Kegagalan paling nyata terlihat di Bidang SDA. Sistem drainase Kota Ketapang dinilai gagal mengantisipasi curah hujan dan pasang rob, sehingga banjir dan genangan air kerap terjadi. Persoalan disebut bersumber dari sistem yang tidak terkoneksi, perencanaan lemah, serta pembangunan parsial tanpa konsep jaringan terpadu.
Kondisi ini kian disorot setelah pengakuan Kepala Bidang SDA PUTR Ketapang, Hendrika, yang menyebut sebagian besar proyek di bidangnya merupakan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
“Berkas sudah ada di PPBJ, sudah siap tayang semua. Bidang saya banyak urus kerjaan Pokir,” ujarnya, 28 Juli 2025.
Pernyataan tersebut memicu dugaan kuat bahwa proses perencanaan dan pengadaan proyek tidak berjalan independen.
Di Bidang Bina Marga, proyek pembangunan jalan Pelang–Kepuluk, yang menjadi jalur vital ekonomi masyarakat, hingga kini belum rampung dan telah memasuki masa denda. Kepala Bidang Bina Marga, Rahmat, menyebut keterlambatan disebabkan cuaca dan proses tender yang panjang.
Namun bagi masyarakat, jalan mangkrak itu justru menjadi simbol lambannya kinerja dan lemahnya manajemen proyek PUTR.
Selain ruas jalan tersebut juga banyak ruas jalan kabupaten yang dibangun tanpa mengedepankan Azaz manfaat dan kwalitas.
Sementara itu, di Bidang Cipta Karya, sejumlah proyek infrastruktur permukiman dan fasilitas publik dinilai minim kajian teknis dan tidak berorientasi pada fungsi jangka panjang. Pola yang muncul seragam: anggaran terserap, namun manfaat bagi masyarakat tidak maksimal.
Kondisi ini menuai kritik keras dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Ketapang. Wakil Ketua DPC LAKI Ketapang, Ujang Yandi, menilai Dinas PUTR Ketapang membangun tanpa perencanaan matang dan mengabaikan kualitas.
“Drainase gagal, jalan mangkrak, proyek bermasalah ini bukan soal hujan atau cuaca, tapi soal kinerja pejabat yang tidak serius bekerja,” tegas Ujang.
Ia menyoroti pengakuan Kabid SDA terkait dominasi Pokir DPRD Ketapang dalam proyek PUTR dan menilai hal itu sebagai alarm keras dugaan intervensi politik dan praktik transaksional.
“Kalau pejabat sendiri sudah mengakui proyek dikuasai Pokir, ini membuka dugaan proyek PUTR lebih menguntungkan elite daripada rakyat,” ujarnya.
Ujang Yandi secara terbuka menyarankan Bupati Ketapang untuk segera melakukan evaluasi total dan merombak pejabat Dinas PUTR yang dinilai tidak sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
“Kalau pejabat lebih sibuk mengurus proyek daripada mengurus rakyat, maka visi pembangunan lima tahun bupati akan mandek di atas kertas,” katanya.
Ia menegaskan evaluasi harus dilakukan sekarang agar pemerintahan berjalan efektif ke depan. LAKI Ketapang menyatakan siap mengawal dan melaporkan ke aparat penegak hukum apabila dugaan penyimpangan proyek di PUTR tidak ditindaklanjuti secara serius.
Dari SDA, Bina Marga, hingga Cipta Karya, persoalan PUTR Ketapang mengerucut pada lemahnya perencanaan, buruknya pengawasan, serta kuatnya intervensi politik. Jika kondisi ini terus dibiarkan,
PUTR bukan lagi menjadi motor pembangunan, melainkan simbol kegagalan kebijakan publik di mana anggaran habis, rakyat kebanjiran, dan jalan tetap rusak.
Tinggalkan Balasan
