Berita

Terlibat Karhutla, Pemerintah Cabut Izin HGU 3 Perusahaan di Ketapang

metrokalbar.com

November 10, 2026 - 8:53 am

METROKALBAR, Jakarta – Pemerintah resmi mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan kawasan hutan di 11 perusahaan yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga di antaranya berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan, penertiban ini merupakan tindak lanjut rekomendasi dari Kabareskrim Polri. Sanksi yang dijatuhkan pun beragam, mulai dari pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang izinnya.

“Ada 11 perusahaan yang direkomendasikan Kabareskrim Polri untuk dicabut HGU-nya. Investornya berasal dari Korea Selatan, Malaysia dan Singapura, beberapa juga ada dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (09/11/2026).

Tiga perusahaan di Ketapang yang terkena sanksi yaitu:

1. PT SKM – Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang

2. PT AER – Anak Perusahaan Nova Anugrah Abadi ( NAA ) di Kabupaten Ketapang

3. PT API – ( afiliasi Sampoerna agro Group) Kabupaten Ketapang

Selain tiga perusahaan di Ketapang, ada juga delapan perusahaan lain yang terkena sanksi, perusahaan itu tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur:

1. PT NMIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

2. PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

3. PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

4. PT PSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

5. PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

6. PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

7. PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

8. PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

Menteri Nusron menegaskan seluruh proses telah melalui tahapan yang ketat, dimulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, rapat koordinasi, hingga ekspose hasil, serta didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum yang kuat. Data sudah lengkap, tinggal penyusunan draf SK dan akan segera diumumkan,” tegasnya.

Ikuti Metro Kalbar di Google ↗