Scroll Untuk Lihat artikel
Example 360x320
Example floating
Example floating
Example 728x250
Daerah

Parpol Pemilik Kursi di Dewan Bisa Tak Diberi Bantuan Keuangan Pemerintah

484
×

Parpol Pemilik Kursi di Dewan Bisa Tak Diberi Bantuan Keuangan Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Kesbangpol Ketapang menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pengurus Partai Politik (Parpol) Yang Menerima Bantuan Keuangan

MetroKalbar.com, Ketapang – Parpol yang ada kursi di DPR, DPRD Provinsi termasuk DPRD Ketapang bisa tidak diberi bantuan keuangan oleh Pemerintah. Meski dalam aturan Parpol tersebut seharusnya mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah.

Hal ini ditegaskan Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Rustam Effendi saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ketapang menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pengurus Partai Politik (Parpol) Yang Menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 di gedung Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Ketapang, Rabu (23/6).

Ia menjelaskan bantuan keuangan Pemerintah untuk Parpol bersumber dari APBN atau APBD. Bantuan diberikan secara profesional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk sekretariat kantor.

Besar bantuan kepada Parpol tingkat kabupaten atau kota sebesar Rp 1.500 per suara sah. Namun besarnya nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dinilai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Serta setelah mendapatkan persetujuan Kemendagri dan bantuan diberikan setiap tahun anggaran.

“Kemudian Parpol wajib membuat laporan pertanggungjawaban, pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan. Parpol wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala satu tahu sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelasnya.

“Selanjutnya Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluarannya setelah diperiksa BPK. Bagi Parpol yang melanggar ketentuan atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenakan sanksi. Parpol tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawabannya diperiksa BPK,” sambungnya.

Plt Kepala Kantor (Kakan) Kesbangpol Ketapang, Mustaan SPd MPd mengatakan pihaknya telah melaksanakan pembinaan bagi pengurus Parpol yang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Ketapang Tahun 2021. Acara dihadiri pengurus Parpol yang mendapat kursi di DPRD Ketapang.

Menurutnya Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan kepada Parpol. Khususnya yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Namun dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang pedoman tatacara penghitungan penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi.

“Jadi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Parpol. Berdasarkan Kemendagri Nomor 78 Tahun 2020 Parpol bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan keuangan Parpol,” tegasnya.

Mustaan menambahkan melihat realita kehidupan saat ini bahwa mengembangkan politik nasional bermuara kepada pembinaan. “Maka pengembangan budaya politik mampu membentuk sikap. Serta perilaku yang tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Example 360x320
google.com, pub-2837929621927465, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Example 120x600
https://metrokalbar.com/wp-content/uploads/2023/07/image-5.png