MetroKalbar.com, Ketapang – Mewakili Bupati Ketapang Sekda Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral terkait pengamanan saat pelaksanaan Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (NATARU) di masa Pandemi Covid-19 di wilayah Kalimantan Barat., Rabu, (15/12/2021) bertempat di Aula Hotel Kapuas Palace, Kota Pontianak.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar mengatakan awalnya PPKM Level 3 akan diberlakukan selama masa Nataru, tetapi ketetapan tersebut dibatalkan karena ada beberapa pertimbangan dari pemerintah pusat.
“Saya harap masyarakat Kalbar jangan menyalahartikan pembatalan pemberlakuan PPKM tersebut sehingga kemudian masyarakat tidak tahu batasan.” ujarnya
“Pembatasan akan tetap ada, tetapi bukan pembatasan gerak, melainkan pembatasan guna menghindari kerumunan dalam skala besar,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut Beliau juga menjelaskan bahwa pembatasan akan ditentukan dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan, seperti di tempat umum maupun pusat perbelanjaan.
“Seperti mall dan kegiatan rapat lainnya kapasitasnya hanya diperbolehkan 75%. Insya Allah, semua akan dibuat nyaman dan tetap sehat bagi masyarakat yang merayakan Nataru, sehingga tidak memancing terjadinya kerumunan yang dapat meningkatkan penularan Covid-19,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Dr. Sigid Tri Hardjianto, S.H.,M.Si. mengingatkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan perayaan Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 harus berjalan dengan tertib dan aman.
“Semua stakeholder harus bisa bersinergi untuk mempersiapkan pelaksanaan Nataru, kita optimis mudah-mudahan perayaan Nataru bisa berjalan aman dan tentunya sehat,” tutup Kapolda Kalbar.
Rapat yang dihadiri Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr. Masyhudi, S.H., M.H., Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana,S.I.K,M.H. dan Kasat Pol PP Ketapang Muslimin, S.IP Unsur Forkopimda, Kab/Kota di Kalbar, seluruh Bupati/Walikota atau yang mewakili, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
