Usai Dilantik Jadi Bupati, Alexander Wilyo Tancap Gas Keluarkan Instruksi Tegas ke Perusahaan
METROKALBAR, Ketapang – Usai resmi dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta bersama dengan 961 kepala dan wakil kepala daerah se-Indonesia, Kamis (20/2/2025).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo langsung tancap gas mengeluarkan instruksi tegas kepada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk segera memperbaiki jalan-jalan rusak yang berada di sekitar aktivitas usaha mereka.
Melalui surat resmi yang dikeluarkan pada Jumat, 22 Februari 2025, Alexander Wilyo meminta tanggung jawab dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, kehutanan, serta industri dan kawasan industri. Surat tersebut juga beredar luas di media massa dan diunggah di akun Facebook resminya.
Bupati menekankan bahwa kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Ketapang telah menghambat distribusi barang kebutuhan pokok, mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perusahaan harus ikut serta dalam perbaikan infrastruktur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Ia berharap langkah ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Jika ini dilakukan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ini juga menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas di sekitarnya,” ujarnya.
Selanjutnya Bupati menyampaikan, dalam pelaksanaannya pihak perusahaan dapat berkoordinasi dengan Camat dan kepala desa setempat.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Bupati Ketapang dalam meningkatkan infrastruktur daerah sekaligus menggandeng sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Langkah tegas Bupati Ketapang itu menjadi sinyal kuat bagi sektor swasta agar lebih bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.
Pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaannya dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Tinggalkan Balasan
