Lantik 12 Pejabat, Bupati Akan Nonjobkan Pejabat yang jauhi Rakyat
METROKALBAR, Ketapang – Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pejabat yang berjarak dengan masyarakat. Pejabat yang hanya mau turun ke lapangan karena menunggu Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bahkan diancam dinonjobkan.
Pernyataan tegas itu disampaikan Bupati saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sejumlah pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat (2/1/2026), di Pendopo Bupati Ketapang.
Pelantikan tersebut menjadi momentum awal penataan birokrasi di awal tahun 2026.
“Jabatan ini bukan sekadar simbol. Saya tidak ingin ada pejabat yang jauh dari rakyat. Kalau hanya mau turun ke masyarakat karena SPPD, lebih baik siap-siap dinonjobkan,” tegas Alexander Wilyo dalam arahannya.
Bupati menegaskan, pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk membangun Ketapang melalui birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Memasuki awal tahun 2026, ia meminta seluruh pejabat langsung bergerak cepat tanpa menunda pekerjaan. Menurutnya, rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar rencana dan janji.
“Tidak boleh ada waktu yang terbuang. Kita harus bergerak sekarang karena masyarakat menunggu hasil kerja kita,” ujarnya.
Alexander Wilyo juga menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
“Pemimpin yang hebat adalah mereka yang tetap kreatif dan inovatif di tengah keterbatasan. Ketapang butuh terobosan, bukan pola pikir biasa-biasa saja,” katanya.
Di era digital, Bupati meminta pejabat aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
“Pejabat harus peka, melihat langsung keluhan masyarakat dan meresponsnya dengan cepat. Jangan sampai birokrasi tertinggal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah merupakan satu tim besar dengan satu tujuan, yakni memajukan Kabupaten Ketapang. Ego sektoral dan cara kerja sendiri-sendiri tidak boleh lagi terjadi.
“Kita satu tim. Harus saling mendukung dan menguatkan,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa birokrasi harus bertransformasi dari budaya dilayani menjadi budaya melayani.
“Saya tidak mau birokrasi Ketapang pongah dan sombong. Birokrasi harus menjadi mesin pembangunan yang melayani rakyat,” tegasnya.
Menurut Bupati, jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah dan titipan Tuhan, bukan hak pribadi. “Jabatan ini amanah. Gunakan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat,” pesannya.
Di akhir sambutannya, Alexander Wilyo mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap momentum pelantikan ini menjadi titik awal peningkatan kinerja birokrasi.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta pimpinan perangkat daerah.
Adapun pejabat manajerial yang dilantik pada kesempatan tersebut, yakni:
Andreas Hardi, S.Pd.SD., M.Pd – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Donatus Franseda, AP., MM – Asisten Administrasi Umum
Absalon, SE., M.Som – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Drs. Maryadi – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Drs. Darma, M.Pd – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Devy Harinda, SSTP., M.E – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Doni Andriawan, S.STP., M.E – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Edi Radiansyah, S.H., M.H – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Junaidi Firrawan, S.Sos., M.E – Inspektur
Satuki, M.Si – Kepala Dinas Sosial
Marwan Nor, M.M – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Albertin Tri Kurniasih, S.Si., Apt., M.E – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Ketapang.
Tinggalkan Balasan
