AJK Gelar FGD Bahas Solusi Konflik Sosial Demi Investasi Berkelanjutan

Ikuti Metro Kalbar di Google ↗ Jadikan Metro Kalbar sebagai sumber berita terpercaya dan preferensi Anda di Google.

METROKALBAR, Ketapang – Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2026–2030 pada Rabu (11/11/26).

Pengukuhan tersebut dirangkai dengan acara Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Penyelesaian Konflik Sosial: Strategi Menuju Iklim Investasi Berkelanjutan”.

FGD menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sebagai narasumber, antara lain Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Ketua AJK Ahmad Sofi, Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, Ketua DAD Ketapang Heronimus Tanam, perwakilan dari BGA Group, Priyanto PS serta Abdul Salim sebagai Modolator.

Resmi Dikukuhkan, AJK Siap Jadi Kontrol Sosial Pembangunan Daerah

11/11/2026

Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk menyamakan persepsi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pemaparannya, Chief Corporate Affairs Officer BGA Group, Priyanto PS, menegaskan bahwa penanganan konflik di sektor perkebunan kelapa sawit tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, melainkan harus menyertakan pendekatan sosial dan kultural secara menyeluruh.

“Tanpa rekayasa sosial yang tepat, perusahaan justru berisiko menyemai benih konflik yang dapat memporak-porandakan tatanan sosial di tingkat tapak,” ujar Priyanto dalam pemaparan bertajuk Strategic Social Handling.

Terlibat Karhutla, Pemerintah Cabut Izin HGU 3 Perusahaan di Ketapang

10/11/2026

Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi memasuki tahun 2027, seperti perubahan regulasi, meningkatnya sengketa lahan, penegakan hukum lingkungan, hingga isu konflik tanah adat.

Di samping itu, persoalan perizinan, pemekaran wilayah, dan penyebaran kampanye hitam melalui media sosial juga berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Melalui pendekatan yang berjenjang, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, rasa aman, kebutuhan sosial, hingga aktualisasi diri. Ia juga menegaskan BGA Group optimis integrasi sosial dapat terbangun secara berkelanjutan, selaras dengan visi perusahaan: “Masyarakat Sejahtera, Perusahaan Tumbuh Berkelanjutan.”

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menekankan bahwa iklim investasi yang kondusif hanya dapat tercipta melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pemangku adat, dan dunia usaha.

Ia juga memaparkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit sebagai memegang peranan strategis sebagai penopang PDRB, penggerak ekonomi pedesaan, penyerap tenaga kerja lokal, serta penopang rantai pasok nasional dan global.

Namun, keberadaan sektor ini tak lepas dari berbagai tantangan, termasuk sengketa lahan yang kerap berlangsung berkepanjangan.

Menurut Alex, hal itu tidak semata-mata bermula dari masalah mendasar antara masyarakat dan perusahaan, melainkan kerap dipicu oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

“Konflik yang berkepanjangan ini sering kali dikarenakan oleh ulah para spekulan yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok,” tegas Bupati.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menetapkan empat strategi utama penyelesaian konflik: dialog dan komunikasi terbuka, pengakuan serta perlindungan hak adat, penguatan regulasi dan kepastian hukum, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan berbasis kearifan lokal.

Langkah ini diambil guna menjaga iklim investasi tetap kondusif, melindungi hak-hak masyarakat secara hukum, sekaligus memperkecil ruang gerak pihak-pihak yang berniat memprovokasi.

Ikuti Metro Kalbar di Google ↗ Jadikan Metro Kalbar sebagai sumber berita terpercaya dan preferensi Anda di Google.