Menyerupai Wisata Berjamaah, Bimtek Dewan Ketapang ke Yogyakarta di Sorot
METROKALBAR, Ketapang – Aroma tak sedap kembali tercium dari aktivitas perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kegiatan yang diklaim sebagai Bimbingan Teknis (Bimtek) di Yogyakarta, yang dilaksanakan mulai tanggal 18- 21 November 2025, kini menuai sorotan publik.
Sebab, alih-alih berfokus pada peningkatan kapasitas kerja, kegiatan itu diduga lebih menyerupai agenda “wisata berjamaah”.
Banyak pihak mulai mempertanyakan esensi dan urgensi kegiatan Bimtek yang kerap digelar di luar daerah, dengan biaya yang tidak sedikit ditengah efesiensi.
Padahal, rakyat yang menjadi tuan sesungguhnya dalam sistem demokrasi justru kesulitan mengakses anggaran publik untuk kepentingan mendasar seperti infrastruktur desa, pendidikan, hingga kesehatan.
Ironisnya, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menikmati perjalanan dinas dengan fasilitas lengkap.
Menurut informasi dari orang dalam, tidak semua anggota DPRD hadir dalam kegiatan tersebut. Hingga kini data kehadiran masih simpang siur. Ada yang menyebut hanya 20-an anggota yang berangkat, sementara sumber lain menyebut sekitar 40 anggota ikut rombongan.
Bimtek Menyerupai Wisata?
Yang paling mengejutkan, menurut sumber internal, Bimtek ini justru berubah menyerupai wisata keluarga. Disebutkan bahwa jumlah keluarga anggota DPRD dan staf PNS Sekretariat DPRD yang ikut justru lebih banyak daripada jumlah anggota dewan yang benar-benar mengikuti kegiatan.
Ketua DPRD Ketapang pun tak luput dari sorotan. Ia diduga membawa 6 anggota keluarganya dalam keberangkatan tersebut. Saat dikonfirmasi wartawan, salah satu staf Ketua DPRD membenarkan keberangkatan bersama itu.
“Betul, Ketua DPRD berangkat bersama enam keluarganya. Tapi setelah sampai di Jogja mereka berpisah, keluarganya pulang kampung ke Solo,” ujar staf tersebut.
Pernyataan itu justru semakin menimbulkan teka-teki di masyarakat: apakah keberangkatan bersama keluarga memang berkaitan dengan kegiatan resmi, atau justru memanfaatkan momentum perjalanan dinas? Sehingga wajar banyak masyarakat beranggapan, Karena berangkat bersama keluarga di kegiatan bimtek dewan.
Kenapa Tidak Dilakukan di Ketapang?
Pertanyaan publik juga disuarakan oleh pengamat kebijakan publik, Jakaria Irawan, SH, MH. Menurutnya, pelaksanaan Bimtek di luar daerah sama sekali tidak relevan jika fasilitas di daerah sendiri sangat memadai.
“Di Ketapang banyak hotel dan gedung pertemuan yang bisa dipakai. Bahkan gedung DPRD sendiri bisa menjadi lokasi Bimtek,” tegas Jakaria.
Ia menilai, bila pemateri didatangkan langsung ke Ketapang, biaya negara akan jauh lebih hemat dan transparansi kegiatan lebih mudah diawasi.
Akun Resmi DPRD Mendadak Sunyi
Keanehan lain kembali muncul ketika akun resmi media sosial Sekretariat DPRD Ketapang tidak mempublikasikan kegiatan Bimtek tersebut. Padahal biasanya akun tersebut aktif mengunggah kegiatan kedewanan, mulai dari rapat internal, kunjungan kerja hingga poto bersama usai kegiatan kedinasan.
“Ini janggal. Mengapa kegiatan yang menggunakan anggaran publik justru tidak dipublikasikan? Kenapa harus tertutup?” ujar Jakaria heran.
Ketiadaan publikasi ini memunculkan dugaan bahwa perjalanan tersebut memang ingin dijalankan tanpa sorotan publik.
Kontras dengan Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran
Di tengah instruksi Presiden agar seluruh lembaga pemerintah menekan pemborosan dan mengefisiensikan penggunaan APBN/APBD, DPRD Ketapang justru terlihat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan rombongan besar dan mengundang banyak pertanyaan.
“Saat pemerintah pusat menekankan efisiensi, DPRD Ketapang seolah mengabaikan semangat itu. Mengadakan Bimtek di Jogja, membawa keluarga, dan minim transparansi,” kata Jakaria.
Publik Menunggu Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat DPRD Ketapang terkait:
Berapa jumlah pasti anggota yang berangkat.?,dasar pemilihan lokasi Bimtek, sumber pembiayaan keluarga yang ikut Serta alasan kenapa tidak adanya publikasi resmi kegiatan..?
Publik dan para pemerhati kebijakan kini menanti klarifikasi terbuka dari DPRD Ketapang untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang.
Tinggalkan Balasan
