Warga Antre Berjam-Jam, Armada CPO Ketum HIPMI Nikmati Solar Subsidi, Ke Mana Teladannya?
METROKALBAR, Ketapang – Di tengah rakyat yang harus berdesak-desakan berjam-jam demi setetes solar bersubsidi, justru armada truk pengangkut CPO PT GLG milik Ketua Umum HIPMI Kabupaten Ketapang disebut telah lama menjadi pelanggan tetap sebuah kios BBM solar di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Terminal Desa Payak Kumang.
Pemilik kios secara terbuka mengakui: “Kalau solar subsidi ada, kami jual solar subsidi. Kalau tidak ada, yang dijual Dexlite.” Lebih mencolok, pemilik kios menyebut truk-truk milik GLG telah lama berlangganan mengambil BBM di lokasi tersebut.
Fakta ini langsung berbenturan dengan pernyataan tegas pimpinan PT GLG, Ryan Arizky Figur: “Saya tidak pernah menginstruksikan pengisian BBM di kios. Seluruh kebutuhan operasional wajib menggunakan Solar Non-Subsidi.” akunya.
Pertanyaannya pun mencuat: jika armada GLG memang telah lama menjadi pelanggan kios itu, BBM apa yang sebenarnya mereka beli? Apakah kebijakan non-subsidi itu nyata di lapangan, atau sekadar kata-kata yang tak ditegakkan?
Di saat yang sama, nasib warga kecil sungguh memilukan. Agus, sopir pikap pengangkut pasir, mengaku harus memarkir kendaraannya berjam-jam sebelum SPBU buka, dan itu pun belum tentu mendapatkan solar. Jatahnya pun sangat terbatas: pick up hanya sekitar Rp100 ribu, truk sekitar Rp200 ribu.
Namun ironisnya, Agus menyebut para pelangsir dengan “tangki siluman” justru bebas mengambil 100 hingga 200 liter sekali pengisian. Artinya, solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil justru diduga dialirkan lewat jalur gelap, masuk ke kios, dan berpotensi disedot kendaraan usaha yang sejatinya dilarang menikmati subsidi.
Yang membuat persoalan ini semakin tajam adalah siapa Ryan Arizky Figur selain pimpinan PT GLG. Ia adalah Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Ketapang.
Sebagai pemimpin organisasi para pengusaha muda, Ryan seharusnya menjadi teladan paling depan: taat aturan, tidak menyedot subsidi yang bukan haknya. Namun yang terlihat di lapangan justru sebaliknya, armadanya diduga berbulan-bulan mengambil solar subsidi di kios, sementara rakyat kecil masih mengantre berjam-jam.
“Ketua umum organisasi pengusaha itu seharusnya menjadi panutan. Kalau sudah menyatakan seluruh operasional pakai solar non-subsidi, kebijakan itu harus ditegakkan sampai ke lapangan. Jangan beda antara ucapan dan kenyataan,” tegas Ujang Yandi seorang warga di Ketapang.
Sorotan ini bukan karena jabatan, melainkan karena kontradiksi yang mencolok antara janji dan fakta. Jika benar seluruh armada wajib pakai solar non-subsidi, lalu mengapa truk-truknya justru berlangganan di kios kecil penjual solar? Transaksinya apa? Jenis BBM-nya apa? Harus transparan.
Di satu sisi rakyat antre berjam-jam dengan jatah recehan. Di sisi lain, pelangsir dan armada perusahaan pimpinan Ketua HIPMI diduga bebas menyedot ratusan liter solar subsidi.
Pertanyaannya akhirnya sangat sederhana: siapa yang sebenarnya menikmati subsidi rakyat? Dan di mana teladan kepemimpinan ketika janji patuh aturan tidak berlaku di rumah sendiri?
Jika subsidi negara justru berputar lewat pelangsir, kios, dan kendaraan usaha — maka yang sedang dibongkar bukan sekadar soal BBM. Yang sedang dipertanyakan adalah kepatuhan dan keteladanan seorang pemimpin organisasi pengusaha.
Tinggalkan Balasan
