Scroll Untuk Lihat artikel
Example 360x320
Example floating
Example floating
Daerah

Pemkab Ketapang Gelar Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PAH

482
×

Pemkab Ketapang Gelar Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PAH

Sebarkan artikel ini
Pemkab gelar kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten atau Kota, Rabu (7/04/2021) bertempat di Hotel Aston Ketapang.

Ketapang, MetroKalbar.com Dalam rangka mensosialisasikan program kementerian PP dan PA agar pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten atau kota layak anak.

Pemerintah Kabupaten Ketapang gelar kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten atau Kota, Rabu (7/04/2021) bertempat di Hotel Aston Ketapang.

Asisten II Setda Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra Drs. H.Marwan Nor, MM mewakili Bupati Ketapang Martin Rantan membuka kegiatan tersebut.

Marwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten atau kota layak anak.

“Kebijakan kabupaten atau kota layak anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.” Jelasnya.

Lebih lanjut Marwan  menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui “Word Fit For Children” dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Dikatakannya, ada 24 indikator kota layak anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan menjadi 5 kluster hak anak yaitu satu 1. hak sipil dan kebebasan; 2.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ; 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya dan yang  ke 5. Perlindungan khusus.

Lanjutnya, dia berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin karena anak adalah investasi dimasa yang akan datang.

“Menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadi anak lebih berkualitas sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan dan peran seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya.” Pungkasnya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Forkopimda, Perwakilan SOPD, Nara Sumber undangan dan lainnya.

Example 360x320
google.com, pub-2837929621927465, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Example 120x600
https://metrokalbar.com/wp-content/uploads/2023/07/image-5.png