Hibah Pemprov Rp5 Miliar Untuk Masjid dan Ponpes di Ketapang Menuai Sorotan. Nama Thohir Disebut
METROKALBAR, Ketapang – Penyaluran dana hibah Pemprov Kalimantan Barat tahun anggaran 2025 senilai Rp 5 Miliar yang disalurkan masing-masing kepada tiga pondok pesantren dan dua masjid di Kabupaten Ketapang mulai menuai sorotan.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media di lapangan, bantuan hibah yang disebut berasal dari aspirasi Thohir, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PKB Dapil 8, ditemukan sejumlah kejanggalan.
Salah satunya ditemukan pada pembangunan sebuah pondok pesantren di wilayah Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), yang hingga kini belum rampung meski telah menerima bantuan hibah itu pada tahun 2025 lalu.
Pengurus pondok pesantren tersebut mengaku, lembaganya menerima hibah dari Pemprov Kalbar yang diserahkan langsung oleh Gubernur pada tahun 2025.
“Dulu pengajuan hibahnya saya melalui orang dalam. Kebetulan Thohir itu dulunya murid ngaji saya,” ungkap salah satu pengurus Ponpes kepada awak media belum lama ini.
Ia mengatakan, dirinya menerima langsung dana hibah itu sebesar Rp 1 M.
“Dana hibah itu kami gunakan untuk pembangunan asrama putri. Memang sampai sekarang bangunannya masih belum selesai,” akunya.
Kemudian, persoalan muncul dari pengurus masjid di wilayah Pematang Sindur, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong.
Penerima bantuan mengaku tidak dilibatkan dalam proses pencairan hingga pengerjaan dana hibah tersebut.
Ketua Masjid setempat menyebut, bantuan hibah tersebut merupakan aspirasi dari Thohir yang dikucurkan melalui Pemprov Kalbar.
Namun, dirinya mengaku tidak pernah dilibatkan baik dalam proses pencairan dana maupun pelaksanaan pekerjaan.
“Seharusnya saya dilibatkan dalam proses pencairannya. Tapi saya bersama bendahara sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan sepeser pun uangnya saya tidak pernah melihat,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengaku tidak pernah membuat maupun menandatangani laporan pertanggungjawaban (LPJ) hibah tersebut meski namanya tercantum sebagai penanggung jawab.
“Saya tidak pernah merasa membuat ataupun menandatangani LPJ,” tambahnya
Hal senada dilontarkan oleh Bendahara Masjid tersebut. Ia mengaku sama sekali tak mengetahui oknum yang mengerjakan pembangunan di masjid nya.
“Selama proses pengerjaan sampai selesai, kami para pengurus masjid tidak dilibatkan. Yang mengerjakan justru pihak luar,” paparnya.
Selain itu, ia menilai pekerjaan tidak sebanding dengan besarnya anggaran hibah yang diserahkan.
“Kami pernah mengerjakan pembangunan dari hibah kabupaten sebesar Rp700 juta, tapi hasilnya tidak seperti pekerjaan yang menggunakan dana Rp1 miliar ini,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya banyak masjid mengajukan proposal hibah serupa. Namun, sebagian memilih menarik pengajuan karena adanya syarat pengerjaan harus dikelola pihak tertentu yang disebut sebagai pihak pemberi aspirasi.
“Karena itu banyak pengurus masjid akhirnya memilih menarik proposal bantuan,” katanya.
Selain itu, awak media juga melakukan penelusuran ke salah satu pondok pesantren penerima hibah lainnya yang diketahui dikelola oleh adik kandung Thohir pada tahun anggaran 2025.
“Iya ada hibah Rp 1M untuk pembangunan masjid di sini (pondok pesantren),” kata Sekretaris Masjid saat ditemui.
Terpisah, saat dikonfirmasi anggota DPRD Provinsi Kalbar, Thohir, menampik jika hibah tersebut dari aspirasinya.
“Itu Pak Gubernur. Tanya Kesra Provinsi saja,” jawabnya singkat.
Tinggalkan Balasan
