Kepala Desa Belaban Luruskan Pemberitaan Pengelolaan TKD dan Dana Perusahaan

Google Ikuti Metro Kalbar di Google ↗ Jadikan Metro Kalbar sebagai sumber berita terpercaya dan preferensi Anda di Google.

METROKALBAR, Ketapang – Kepala Desa Belaban, Kornelius, bersama Bendahara Desa Belaban tahun 2026, Andreanus Suminto, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar mengenai pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) serta sejumlah dana yang diterima dari perusahaan perkebunan di wilayah Desa Belaban.

Hal itu disampaikannya dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Jalan Merdeka, Ketapang, pada Selasa (17/11/2026), mulai pukul 12.36 WIB hingga selesai.

Mengenai Pengelolaan Tanah Kas Desa,Kornelius menjelaskan bahwa dirinya dilantik sebagai Kepala Desa Belaban pada Agustus 2023.

Ia menuturkan, proses pengurusan TKD sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2004. Namun, saat itu anggaran TKD belum dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena proses penyusunannya telah melewati tahapan penganggaran yang berlaku.

Anggaran TKD tersebut baru berhasil dimasukkan ke dalam APBDes pada tahun 2025 dan mulai direalisasikan pada tahun yang sama.

Kornelius menegaskan bahwa penggunaan anggaran TKD telah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Persentase serta peruntukannya pun sudah disepakati bersama, sehingga tidak ditentukan secara sepihak.

Mekanisme Dana dari Perusahaan Perkebunan 

Terkait dana yang diterima dari perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayahnya, khususnya Minamas dan BGA, Kornelius menjelaskan hingga saat ini belum terdapat perjanjian tertulis maupun Nota Kesepahaman (MoU) yang mengatur secara khusus mekanisme pemberian dana tersebut.

“Dengan Minamas dan BGA ini belum ada perjanjian sama sekali. Belum ada MoU-nya, baik tentang bentuk pemberian maupun mekanismenya,” tegas Kornelius.

Dana yang diberikan perusahaan masuk melalui rekening desa. Untuk penerimaan tahun 2024, dana tersebut telah digunakan untuk operasional desa, bantuan bagi warga yang sakit, serta kebutuhan pendidikan. Sementara untuk tahun 2025, dana diterima melalui rekening BRI milik desa.

Penerimaan dana dari pihak Minamas disebut mulai berjalan pada Juni 2026 dengan perkiraan sekitar Rp2 juta per bulan, sedangkan pemberian dari BGA berlangsung setiap tiga bulan sekali.

Kornelius juga menyinggung persoalan MPS Horat, di mana pemeriksaan terkait hal tersebut telah dilakukan pada tahun 2025.

Meluruskan Informasi Waktu Mulai Penerimaan TKD

Sementara itu, Andreanus Suminto selaku Bendahara Desa Belaban tahun 2026 turut meluruskan informasi mengenai kapan penerimaan dana TKD mulai berjalan. Ia menyatakan bahwa pemberitaan yang menyebutkan TKD telah berjalan sejak tahun 2021 adalah tidak benar.

“Yang disampaikan di media bahwa TKD berjalan dari 2021, saya nyatakan memang tidak benar. Berjalan itu baru 2024 baru ada,” ujar Andreanus.

Rencana Pertemuan Terbuka dengan Warga

Pemerintah Desa Belaban berencana mengundang seluruh warga pada Sabtu mendatang untuk menjelaskan secara terperinci arah penggunaan anggaran TKD maupun dana yang diterima dari perusahaan.

Nanti dalam pertemuan tersebut, membahas laporan lengkap, mulai dari besaran penerimaan hingga rincian pengeluaran akan disampaikan secara terbuka dan transparan.

“Kita mau menyampaikan laporan seperti apa, berapa besarnya, pengeluarannya untuk apa saja, supaya jelas bagi masyarakat,” ungkap Kornelius.

Google Ikuti Metro Kalbar di Google ↗ Jadikan Metro Kalbar sebagai sumber berita terpercaya dan preferensi Anda di Google.

Iklan PERMATA MULIA Residence 2

Iklan CMI

M.ERI SETYAWAN, S.Sos.,M.AP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup