Kayong Utara, Metrokalbar.com- Kebijakan Pemerintah Pusat yang memotong Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2021 Bidang Bina Marga untuk kabupaten Kayong Utara yang berbentuk pisik ditanggapi serius oleh anggota DPRD Kayong Utara, Bung Tomo.
Politisi Partai Golkar ini yang juga merupakan sekretaris komisi 2 bidang pembangunan dan keuangan, menyebut kami sangat kecewa dengan kondisi ini, karena harapan masyarakat kita pada pembangunan infrastruktur jadi terkendala,” ucapnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius anggota Dewan Kayong Utara,terutama komisi yang membidangi keuangan dan infrastruktur, sehingga mereka merencanakan akan mendatangi kementerian PUPR dan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas) untuk mempertanyakan soal ini.
Menurut legislator partai Golkar ini, sebelum mendatangi kementerian PUPR dan Bapenas, legislatif dan eksekutif akan mengkaji penyebab usulan daerah hingga tak diakomodir pemerintah pusat.
“Agar kita dapat memberi argumentasi yang logis disertai dengan data kondisi daerah yang valid,” kata dia.
Dia berharap, pemerintah pusat dapat menambah DAK fisik untuk Kayong Utara guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia.
“Kita akan tanyakan hal ini, bila perlu kita minta saran dan pendapat dari tokoh kebanggaan kita pak OSO untuk menggedor Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
Diketahui transperan dana ke daerah pemkab kayong dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Bina Marga tahun ini turun 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal itu tergambar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 Kabupaten Kayong Utara.
Sementara itu,Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kayong Utara, Ir.Suratmin menjelaskan Kementerian PUPR hanya memberi porsi Rp 10 milyar. Terdiri dari Rp 7 milyar DAK reguler dan sisanya Rp 3 milyar DAK afirmasi.
Pemotongan ini di dalilkan karena pemerintah pusat sedang fokus pada penanganan covid-19.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara mengusulkan sekitar Rp 100 milyar untuk pembiayaan 12 usulan pembangunan infrastruktur daerah.
